PKN akan mendapat Premi dan Piagam sesuai Perintah PP 43 Tahun 2018

PKN akan mendapat Premi dan Piagam sesuai Perintah PP 43 Tahun 2018

PKN akan mendapatkan Hadiah dari Negara berupa Premi dan Piagam

Pemantau keuangan negara PKN menagih Janji Presiden Jokowi akan memberikan Premi dan Piagam kepada Masyarakat pelapor saat penanda tanganan PP 43 Tahun 2018 di Jakarta .

Bahwa berdasarkan Pasal 15 pp 43 Tahun 2018

(1) Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau

pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf b.

l2l Penghargaan sebsgaimana dimaksud pada ayat (l)

dapat diberikan dalam bentuk:

a. piagam; dan/atau

b. premi.

(3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Penegak Hukum melakukan

penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang

disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan

atau pengungkepan tindak pidana korupsi.

BUKTI BUKTI LAPORAN PKN

Laporan PKN atas Korupsi Di Dinas Perikanan dan kelautan Kab Waropen

Sudah P21 dan Sudah di sidangkan di pengadilan Tipikor Jayapura dan sudah di Putuskan 4 TAHUN PENJARA bagi pelaku

Saya Patar Sihotang SH MH atas nama Lembaga Pemantau keuangan Negara PKN mengucapkan Terima kasih setinggi tinggi nya dan memberikan Apresiasi yang setingggi tinggi nya kepada

1.Kapolres Waropen

2.Kasat Serse Polres Waropen

3.Kanit Tipikor Polres Waropen

4.Bintara penyidik Tipikor Polres Waropen

5.Kajari dan Kasi Pidsus Kejari SeRui Yapen

6.Majelis Hakim Tipikor Jayapura

Atas Kerja keras sehingga kasus ini sampai proses Hukum dan di putuskan dan sudah Inkrach.

Semoga dengan Putusan ini menjadi efek jera dan Peringatan Keras kepada Penyelenggara negara laiinya agar tidak melalukan dan tidak memberikan peluang terjadinnya Korupsi ..

Kami PKN juga menyatakan Bahwa ini adalah hasil kerja nyata PKN dalam melaksanakan Visi Misi PKN nyaitu Membrantas Korupsi dalam menuju pemerintah bersih dan tercapainya masyarakat adiol dan Makmur ..

LAPORAN LENGKAP,,,,,,,,,,,

Berdasarkan Laporan Pengaduan PKN :Nomor:03/LP/POLRES /WAROPEN/PKN/IV/2018

Perihal :Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Korupsi Di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3, dan 4 inch senilai Rp797.500.000,00 Tahun Anggaran 2016 di duga Fiktip

FAKTA FAKTA

1.Berdasarkan Hasil Pemeriksaan

2.Laporan Masyarakat

HASIL TEMUAN

1.Bahwa Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3, dan 4 inch senilai Rp797.500.000,00

Salah satu realisasi dari belanja barang Dinas Kelautan dan Perikanan TA

2016 adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil

untuk nelayan. Kegiatan tersebut termasuk dalam program pengembangan perikanan

tangkap dengan kode rekening 2.05.2.05.01.01.21.08. Anggaran kegiatan senilai

Rp2.792.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.787.500.000,00 atau senilai 99,84%

dari anggarannya. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala

kecil untuk nelayan diantaranya direalisasikan dalam pekerjaan pengadaan jaring

gilnet mesh size 2,5, 3 dan 4 inch.

2.Bahwa Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3 dan 4 inch dilaksanakan oleh CV.AB

berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) nomor 523/119/SPP/OTSUSGREN/

DISPERIK-WRP/XI/2016 tanggal 8 November 2016. Nilai kontrak pekerjaan

ini senilai Rp797.500.000,00 (termasuk pajak) dari sumber Dana Otsus Gerbang mas

Hasrat Papua. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor

523/122/SPMK/GRBN/DISPERIK-WRP/XI/2016 tanggal 8 November 2016

pekerjaan harus sudah mulai sejak tanggal SPMK dengan jangka waktu pekerjaan

selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 23 Desember

3.Bahwa Atas pekerjaan tersebut kepada CV.AB telah dilakukan pembayaran senilai

Rp797.500.000,00 atau senilai 100% dengan penerbitan SP2D nomor

03626/SP2D/2.05.01.01/2016 tanggal 16 Desember 2016.

4.bahwa Berdasarkan keterangan dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan yang

tertuang dalam berita acara wawancara nomor 12.d/BAW/LKPD-WRP-2016/04/2017

tanggal 20 April 2017 diketahui bahwa tidak ada realisasi fisik atas pekerjaan

pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3 dan 4 inch.

5.BPK tidak dapat melakukan konfirmasi kepada penyedia barang terkait

pekerjaan yang tidak dilaksanakan tersebut dikarenakan penyedia barang tidak hadir

sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 01 Mei 2017.

7.Bahwa Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, pada:

Pasal 51 ayat (5) poin b, menyatakan bahwa pembayaran atas pekerjaan dilakukan

berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukan bahwa pekerjaan telah

dilaksanakan sesuai dengan kriteria kerja yang telah ditetapkan; dan

Pasal 53 ayat (3) poin b, menyatakan bahwa pembayarannya dilakukan oleh setiap

PPK/ Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama

terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia

Barang/Jasa secara nyata.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

pada:

Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih; dan

Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan

akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

KERUGIAN NEGARA Di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3, dan 4 inch senilai Rp797.500.000,00

ANALISA HUKUM

SARAN PENDAPAT

Berdasarkan Fakta dan analisa hukum dan kesimpulan ,PKN meminta kepada Kapolres Waropen agar memproses dugaan korupsi ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.

https://www.pknri.com/pkn-melaporkan-dugaan-korupsi…/

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN RI

PATAR SIHOTANG SH MH

CHAIRMAN

www.pknri.com

www.frontantikorupsi.com

Share this post