Pemantau Keuangan Negara -PKN melaporkan dugaan Korupsi di Pemdakab Keerom Ke Kajati Papua dan Polres Keeerom

Pemantau Keuangan Negara -PKN melaporkan dugaan Korupsi di Pemdakab Keerom Ke Kajati  Papua dan Polres Keeerom

Kegiatan Tim PKN Kabupaten Keerom Papua..

DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MERAJALELA DI KABUPATEN KEEROM DAN BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA YANG SANGAT BESAR.

TIM PKN Keerom menyampaikan laporan Pengaduan Kepada Kapolres Keerom Tentang:
1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Keerom terkait pengadaan 90 ekor sapi di Distrik SENGGI TA 2017 Tidak sesuai ketentuan,tidak sepenuhnya di dukung dengan surat perjanjian kerja

2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Keerom terkait pengadaan guru Kontrak TA 2017 Senilai Rp. 3.144.000.000,00

Tim PKN Kab.Keerom juga menyampaikan Laporan Pengaduan Kepada DIRKRIMSUS POLDA PAPUA Tantang:

1.Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Kesalahan Peruntukan Belanja Pada Tiga Perangkat Daerah Tahun 2017 Senilai Rp.16.743.090.000,00 Sehingga berpotensi Merugikan Keuangan Negara.

Selain itu PKN Keerom pun Meyampaikan Laporan Pengaduan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Tentang :
1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Keerom dengan Modus
Mar” up pada dua paket pekerjaan TA 2017 di Karenakan terdapat kekurangan Volume Dua Paket Pekerjaan Senilai Rp.1.307.916.077

2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Keerom terkait keterlambatan Enam Pekerjaan pada tiga Perangkat Daerah belum di kenakan Denda keterlambatan Senilai Rp.141.322.363.02

Tim Pengintai Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia PKN-RI Keerom Mengahiri Aktifitas 11 Maret 2019 dengan mendatangi KEJAKSAAN TINGGI PAPUA untuk menyampaikan Laporan Pengaduan Kepada KAJATI PAPUA Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemkab Keerom Terkait Realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Belanja HibahTahun 2017 Masing-masing sebesar Rp. 23.013.662.000,00 dan Rp.57.334.245.000,00 Tanpa NPHD dan Tidak Termuat Rinci daftar penerimanya sehingga tidak dapat di yakini kewajaran penggunaannya oleh Penerima Bantuan Keuangan dan Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.

LAPORAN LENGKAP
www.frontantikorupsi.com

www.pknri.com

 

Share this post