PKN INVESTIGASI PENGUNAAN DANA BPJS DI RSUD GAYO LUES

Berdasarkan Laporan Masyarakat¬† Gayo Lues …

Pemantau Keuangan Negara PKN,melaksanakan Investigasi Penggunaan Dana BPJS di RSUD Gayo Lues dengan mengunakan Referensi temuan Temuan KPK dan ICW terhadap Penyalah gunaan dan atau Dugaan Korupsi BPJS ..antara lain ….

BONGKAR DUGAAN KORUPSI DANA BPJS DI RUMAH SAKIT XXX..

Menurut KPK 17 Modus Penyelewengan dan Tindak Pidana Korupsi pada Dana BPJS yang di lakukan Rumah Sakit Umum tertentu .

Menurut ICW Temukan 49 Kecurangan Terkait Jaminan Kesehatan ..

KPK menemukan satu juta klaim fiktif BPJS Kesehatan dari rumah sakit, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 2 trilyun. Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan KPK, membentuk satgas penanggulangan fraud. Menekan angka defisit anggaran program JKN
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, kepada Gatra mengakui program sosial tersebut menyisakan banyak persoalan. Baik dari sisi pelayanan, potensi indikasi fraud atau korupsi, serta hal lainya. ”Bukan mengesampingkan hal itu (potensi fraud), tapi ini program harus jalan,” kata Pahala ketika ditemui Gatra di Gedung KPK, Selasa lalu.
Ia mengakui, KPK memang mendeteksi potensi kecurangan atau klaim fiktif dalam program JKN. Bahkan, pada 2015 sudah ditemukan 175.774 klaim faskes rujukan tingkat lanjut (FKRTL) senilai Rp 440 milyar yang diduga fraud. Kemudian, Pahala melanjutkan, pada 2016 ditemukan indikasi 1 juta klaim fiktif dari pihak rumah sakit. ”Itu nilainya dirata-rata mencapai Rp 2 trilyun,” ia mengungkapkan.

KPK mencatat, ada 17 modus operandi klaim fiktif yang dilakukan oleh banyak pihak di rumah sakit. “Ada banyak macam kecurangannya, dari 1 juta klaim fiktif tersebut. Yang terbesar itu dengan cara upcoding, yang mencapai 50%, kemudian 25% lainya dilakukan dengan cara unbundling, dan kemudian yang ketiga ada dengan cara readmisi mencapai 6%,” kata Pahala.

Ia menjelaskan, upcoding merupakan praktik kecurangan yang dijalankan dengan memanipulasi data pelayanan kesehatan pada pasien yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Misalnya, pasien terkena patah tulang menjadi komplikasi. Jadi, kodenya yang dimainkan, sehingga klaimnya bisa besar.

Sedangkan untuk unbundling, ada dokter yang sengaja memberikan pelayanan tidak langsung secara keseluruhan. Tapi, dibuat beberapa kali pelayanan, atau memecah tagihan untuk memperbesar nilai tagihan. Kemudian untuk modus readmisi, seperti pasien yang sedang menjalani rawat inap belum sembuh, sudah dipulangkan terlebih dahulu. Kemudian, disuruh mendaftar kembali. ”Dari temuan lapangan, kebanyakan rumah sakit umum daerah yang bermain,” kata Pahala membeberkan.

Untuk menangani hal itu, KPK sampai menggandeng Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk membentuk satgas penanggulangan fraud. ”SK-nya sudah keluar Maret kemarin, dari BPJS ada sembilan orang, dari Kemenkes ada 15 orang, dan dari KPK empat orang,” ucap Pahala.

Nantinya, satgas ini akan menganalisis data kecurangan atau fraud, dan akan menetapkan sanksi. ”Diharapkan 2018 nanti pelaku bisa dibawa ke ranah pidana dan perdata, dan ada denda 100% dari jumlah klaim fiktif yang diajukan,” Pahala menguraikan. Karena itu, KPK akan menyosialisasi, dan membuat modul tutorial untuk kejaksaan. Sehingga mereka bisa lebih sinergis dan paham akan kejahatan kesehatan.

Karena itu, menurut Pahala, masalah fraud ini tidak bisa dibiarkan, harus ada penindakan dan efek jera. Progam BPJS Kesehatan ini duitnya besar, dan perlu pengendalian. Sistem yang baik harus dibangun, dan masalah harus diselesaikan satu per satu. Menurutnya, jika masalah potensi korupsi ini dikurangi, nantinya tentu dapat mengurangi defisit anggaran yang ada.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo, KPK sejak awal selalu ingin mencegah fraud. ”Bahwa dana yang dikelola BPJS besar sekali, dan mereka tidak ingin ada kejadian aneh-aneh. Mereka melihat bahwa laporan tidak berjalan, yang diduga ada fraud. Karena yang klaim macam-macam. Banyak yang mengelabui,” katanya kepada Gatra.

ICW Temukan 49 Kecurangan Terkait Jaminan Kesehatan ..

Divisi Kampanye Publik ICW Siti Juliantari

Tari mengungkapkan pihaknya menemukan 49 kecurangan program JKN yang terdiri dari pelaku peserta BPJS sebanyak 10 temuan, BPJS Kesehatan 1 temuan, Fasilitas Kesehatan 36 temuan, dan penyedia obat sebanyak 2 temuan.

Tari mencontohkan kecurangan yang dilakukan RS Pemerintah atau Swasta salah satunya terkait dengan klaim tagihan BPJS Kesehatan. Tari mencontohkan untuk mendapat kelebihan bayar pihak RS mendiagnosa pasien tidak sesuai dengan penyakitnya.

“Potensinya lumayan besar karena hitungan klaim itu cukup besar. Kalau satu RS sakitnya hanya tipes diklaimnya DBD itu terus-terusan dibayarkan BPJS itu sebenarnya nilainya jauh lebih besar,” jelasnya.

“Berdasarkan temuan audit BPK 2016 di JKN menyampaikan proses verifikasi belum optimal dan terdapat kelebihan klaim pembayaran pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sebesar Rp 2,69 miliar,” sambungnya.

Kecurangan-kecurangan itu juga ditemukan di daerah dengan modus yang beragam. Salah satu peneliti dari Pondok Keadilan Madura Fauzin menyampaikan di salah desa di Bangkalan ditemukan jumlah BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) lebih besar daripada jumlah penduduk di wilayah tersebut.

“Di kecamatan Kokop, Bangkalan, jumlah warga 71 ribuan sementara kapitasi tertulis 83 ribuan. Kemarin dari pihak BPJS-nya bilang ada kemungkinan penduduk kecamatan lain masuk ke situ. Masa iya jumlah total 71 ribu itu PBI semua, miskin semua. Kalaupun ada tambahan penduduk itu janggal,” urai Fauzin.

Fauzin juga mengatakan masih banyak menemukan warga yang memiliki dobel kartu jaminan kesehatan seperti Jamkesda dan juga Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dia juga mengungkapkan di wilayahnya ada kepala desa yang memegang kartu BPJS Kesehatan milik warganya. Padahal, seharusnya kartu itu didistribusikan kepada yang berhak.

Sementara itu, peneliti Garut Government Watch, Yudi menemukan kecurangan yang dilakukan oleh oknum petugas BPJS. Bentuk kecurangan itu ialah peserta sudah rutin membayar iuran bulanan namun saat digunakan berobat kartu tidak bisa digunakan.

“Tiap bulan selalu bayar iuran tapi tidak dilayani karena kartu tidak aktif. Kenapa peserta dan saya tahu tidak aktif karena cek di e-KTP,” jelasnya.

“Sementara pihak BPJS ketika dikonfirmasi mengaku sedang sibuk. Pihak Puskesmas juga mengatakan kejadian ini bukan hanya pihak bapak saja,” sambungnya.

Lain halnya dengan kasus di Makassar. Peneliti lainnya, Hamka, menyebut pihak Pemkot mendaftarkan peserta PBI namun tidak semuanya diterima. Padahal pihak Pemkot sudah siap menanggung biaya iuran para warga miskin tersebut.

“Tapi di Makassar dari data yang diajukan tidak sampai 50 persen yang diterima sementara pemkot mengajukan nama yang pasti pembayaran sudah siap. BPJS-nya tertutup, tanpa alasan memberitahukan (penolakan) ke kita,” ujar Hamka.

Peneliti lainnya, Rizky menyebut salah satu modus kecurangan yang dilakukan pihak RS di Samarinda adalah pembatasan rawat inap. Dia menemukan pasien BPJS selalu diberitahu jika ada pembatasan rawat inap hingga 4-5 hari.

“Biasanya masa perawatan lebih 4-5 hari dimintai biaya mereka akan membayar. Itu adalah lubang besar untuk terjadinya praktik fraud di RS,” jelasnya.

Sementara itu di Blitar temuan kecurangan terjadi pada klaim palsu, penggelembungan tagihan obat dan alkes, pasien rujukan semu, memperpanjang masa perawatan bisa dilakukan beragam modus. Ada juga manipulasi kelas perawatan, penyimpangan prosedur dan meminta cost sharing tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Persoalan ini dilakukan dengan unsur kesengajaan di RS untuk mendaptkan kelebihan pembayaran. Hal-hal ini yang terjadi di 15 RS pemantauan di Blitar. Perilaku ini dilakukan dengan kelonggaran pihak BPJS, Dinas Kesehatan dan RS,” ujar peniliti lainnya, Triyanto.

Sementara itu dari pihak penyedia obat seringkali tidak memenuhi kebutuhan obat dan atau alat kesehatan sesuai perundang-undangan. Seperti kasus yang terjadi di Medan.

“Jadi ada pengurangan jatah obat. Di dokter Medan menuliskan resep 3×1 untuk 10 hari ke depan. Tapi setelah resep ditukarkan ke apoteker malah dikurangi dengan jatah 2×1 digunakan untuk 7 hari,” ujar Prasetya Hadi.

Data ICW periode 2010-2016 menunjukkan peringkat obyek korupsi dana jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS semakin meningkat. Hal itu terlihat dari 26 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 62,1 miliar.

“Dari data ICW 2010-2016 melihat tren meningkatnya objek korupsi menjurus ke dana kesehatan. Sebelumnya yang sering dikorupsi alat kesehatan, tapi setelah penerapan program JKN ini kita melihat penambahan kasus korupsi yang objeknya dana kesehatan,” ujar Tari.

 

 

 

Share this post