PKN VS GUBERNUR PAPUA BARAT

 

PKN HARUS MAMPU MEROBOHKAN TEMBOK KESOMBONGAN PEJABAT PEMDA PAPUA BARAT YANG BERLINDUNG DI DALAM KEKUASAAN BIROKRASI .
Pemantau Keuangan Negara –PKN Mengugat Gubernur Provinsi Papua barat
Sesuai Informasi dari masyarakat Papua Barat yang di kirimkan melalui Email dan sosmed lainnya ,Bahwa di papua barat banyak Indikasi korupsi dan para pejabat Publiknya terkesan tertutup dan menutup nutupi tentang penyelenggaraan keuangan negara .
Atas dasar inI PKN menguji kebenarannya dengan berpedoman kepada UU No 14 Tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2010 dengan melakukan langkah awal nyaitu permohonan Informasi Publik tentang dokumen kontrak yang terdiri dari Kontrak kerja ,Spesifikasi pekerjaan dan RAB maupun KAK terhadap 12 SKPD dinas yang ada di Pemdaprov papua barat .Permohonan Informasi ini kami ajukan melalui Humas pemdaprov papua Barat , namun Respon dan Tanggapan tidak ada ,Selanjutnya PKN mengajukan Surat Keberatan kepada Gubernur papua Barat sebagai atasan Humas /PPID pemdaProv dalam hal ini Gubernur papua barat ,dengan hasil kosong … Gubernur Sebagai atasan Pejabat Publik di Pemdaprov papua barat tidak merespon atau menanggapin Surat Keberatan PKN ,dan setelah 30 hari Kerja sesuai dengan perki No 1 tahun 2013 ,Pemantau keuangan Negara PKN ,Mengajukan Gugatan sengketa Informasi ke ketua Informasi Pusat di Jakarta karena Provinsi papua barat belum terbentuk Komisi Informasi provinsi .
Adapun Tujuan PKN melaksanakan Gugatan ini adalah
1. Meminta kepada Ketua komisi Informasi Pusat agar memerintahkan Gubernur papua barat sebagai atasan pejabat Publik ,memberikan Dokumen Kontrak 12 SKPD Dinas Pemdaprov Papua Barat sesuai yang di mohonkan PKN .
2. Mendorong Pemerintah Provinsi papua barat dan DPRD Papua Barat agar segera membentuk Kantor komisi informasi di Provinsi papua barat .
3. Tercipta nya pemerintahan yang transparansi dan keterbukaan penyelenggaraan keuangan Negara /daerah di papua Barat
4. Meningkatkan Minat dan Pengetahuan Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Merobah Pradigma Para pejabat daerah Yang selama ini terkesan tertutup dan menganggap Masyarakat tidak berhak untuk mengetahui tentang penyelenggaraan keuangan Negara .
Selanjutnya Pada Tanggal 6 September 2018 Pemantau keuangan Negara mendaftarkan Gugatan kepada Gubernur Papua barat ke Kantor Komisi Informasi Pusat di Jl AbdulMuis Jakarta ..
Pemantau Keuangan Negara berharap kepada ketua Komisi Informasi Pusat ,agar segera menyidangkan dan memanggil Para pihak untuk melaksanakan persidangan sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 .

PKN HARUS MAMPU MEMBONGKAR DAN MEROBOHKAN ..TEMBOK KESOMBONGAN PARA PEJABAT YANG BERLINDUNG
DI DALAM KEKUASAAN BIROKRASI
PKN HARUS MAMPU MEMSOSIALISAIKAN PELAKSANAAN UU NO 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik .

BRAVO PKN …

 

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA -PKN

KOMANDAN PKN

PATAR SIHOTANG  SH MH

Share this post